Sejarah

Dinas Pemberdayaan dan Kalurahan sebelumnya bernama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang merupakan gabungan dua kelembagaan daerah yang menangani urusan pemerintahan yaitu urusan desa dan urusan pemberdayaan masyarakat. Urusan desa sebelumnya dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah dan urusan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) tersebut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman, dimana Dinas PMD bertipe B yang terdiri dari satu sekretariat dan tiga bidang,  untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Perda tersebut ditetapkan pada tanggal 13 September 2016. Selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sedangkan operasional Dinas PMD berlaku efektif sejak Januari tahun 2017  setelah pejabatnya dilantik oleh Bupati pada tanggal 2 Januari 2017.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengamanatkan bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah dan terselenggaranya urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa harus selaras dengan Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk itu ditindaklanjuti dengan penetapan Perda Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman pada tanggal 8 Januari 2020. Dengan peraturan daerah ini Dinas PMD diubah menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (Dinas PMK).Ini sejalan dengan penetapan nama desa menjadi kalurahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan pada tanggal yang sama. Tipe Dinas PMK adalah tipe B, seperti tipe Dinas PMD sebelumnya.

Untuk kedudukan dan susunan organisasi Dinas PMK diatur dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan yang ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2020. Namun demikian, Dinas PMK baru berlaku efektif sejak pejabatnya dilantik secara definitif menyesuaikan peraturan daerah dan peraturan bupati dimaksud sejak tanggal 28 Agustus 2020. Hingga saat ini Dinas PMK menjalankan tugas dan fungsinya dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa/kalurahan.