Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Kelembagaan Keistimewaan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan pada hari ini, Kamis, 8 April 2021 melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Kelembagaan Keistimewaan. Kegiatan yang bersumber dari anggaran dana keistimewaan dihadiri oleh Lurah se-Kabupaten Sleman, Panewu se-Kabupaten Sleman, dan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Drs. Budi Sutamba Saputra, M.Si. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa sesuai dengan peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan, bahwa DIY selain memiliki kewenangan dalam urusan pemerintahan dalam UU tentang pemerintahan daerah, DIY juga memiliki kewenangan dalam urusan keistimewaan. Urusan keistimewaan dimaksud antara lain urusan tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, urusan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, urusan kebudayaan, urusan pertanahan, dan urusan tata ruang. Selain urusan tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, urusan lainnya dapat ditugaskan kepada Pemerintah Kalurahan. Pelaksanaan atas kewenangan dan penugasan urusan keistimewaan tersebut menggunakan anggaran yang bersumber dari dana keistimewaan.

Dalam penganggaran dana keistimewaan tersebut, pemerintah kalurahan harus melakukan pengusulan rencana anggaran Urusan Keistimewaan, pelaksanaan anggaran Urusan Keistimewaan, pengendalian anggaran Urusan Keistimewaan, dan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Urusan Keistimewaan.

Sejalan dengan aturan tersebut, pada tanggal 18 November 2020, Gubernur DIY menetapkankan Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan. BKK Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan diperuntukkan sebagai pendanaan pelaksanaan penugasan Urusan Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan. Tentu saja dalam melaksanakan peraturan gubernur yang masih baru tersebut membutuhkan pemahaman bersama baik dari Pemerintah Daerah DIY, Kabupaten maupun Kalurahan.

Bertindak sebagai narasumber yaitu Kusno Wibowo, S.T., M.Si., Kepala Bidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang Paniradyo Kaistimewan dengan materi Kebijakan Umum Pengalokasian Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan. Narasumber kedua adalah Nur Fitri Handayani, S.STP., M.Si., Kepala Bidang Data dan Perencanaan Pembangunan Bappeda Kabupaten Sleman dengan materi Perencanaan Program, Kegiatan dan Mekanisme Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan. Sedangkan narasumber ketiga adalah Nisa Fidyati, S.E., M.Si., Kasubbid Belanja Non Gaji dan Pengendalian Kas Daerah BKAD Kabupaten Sleman dengan materi Penatausahaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan

Acara FGD yang dipandu moderator Kepala Seksi Pengembangan dan Kelembagaan Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Sriningsih, S.I.P berjalan dengan lancar.

Updated: April 8, 2021 — 10:53 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *