SOSIALISASI SK BUPATI SLEMAN TENTANG PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KALURAHAN 2021

Kamis, 18 Februari 2021 bertempat di Ruang Pagelaran Puri Mataram Sleman, Dinas PMK mengadakan kegiatan Sosialisasi Keputusan Bupati Sleman Nomor 5.2/Kep.KDH/A/2021 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus Kalurahan Tahun 2021. Sejumlah 12.000.000.000 (dua belas milyar) dana BKK telah terbagi ke 86 kalurahan se kabupaten sleman dalam bentuk kegiatan yang sebelumnya telah diracang kalurahan dengan proposal yang disampaikan ke dinas pengampu kegiatan terkait.

Sosisliasi kami adakan diruang terbuka dengan membagi dalam 2 sesi sehingga peserta nyaman tidak terlalu banyak, alhalik, kepala bidang administrasi keuangan dan aset kalurahan selalu mengingatkan pamong kalurahan bahwa syarat untuk pencairan Tahap 1 adalah kalurahan agar segera mengajukan permohonan pencairan dengan ketentuan:

  1. melaporkan realisasi penggunaan BKK tahap 2 tahun 2020 disertai foto kegiatan kondisi 0%, 50%, dan 100% untuk kegiatan fisik/konstruksi dan kegiatan non fisik berupa foto aktivitas kegiatannya dalam 1 sudut pengambilan foto yang sama dan berwarna.
  2. surat permohonan pencairan ditujukan kepada Bupati Sleman melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan paling banyak 50% dari alokasi.
  3. surat permohonan pencairan dibuat rangkap 2 dan paling lambat disampaikan tanggal 26 maret 2021

Dalam pencairan BKK, kalurahan yang sudah mengirimkan permohonan pencairan akan segera direkomendasikan dinas PMK ke BKAD untuk pencairan dana tahap 1 tanpa menunggu 86 kalurahan terkumpul terlebih dahulu. diharapkan kalurahan segera mengirim permohonan tepat waktu sesuai jadwal pencairan sehingga dana BKK ini dapat di realisasikan dengan baik dan dalam pencairan tahap 2 tidak terjadi silpa karena pencairan dana yang berada di akhir tahun anggaran 2021.

Kepala Bidang Anggaran BKAD, Muhamad Aji Wibowo menambahkan dalam pelaksanaan BKK harus hati-hati khususnya jika akan bekerja sama dengan pihak ketiga, lebih baik berkoordinasi dengan BKAD, Bappeda, Dinas PMK dan bidang pengadaan barang dan jasa sehingga dari kalurahan dapat melaksanaakan kegiatan dengan baik dan tetap pada aturan yang ada.

Heribertus Riswidodo, Kepala Subbagian Keuangan Bappeda menyampaikan bahwa jumlah BKK Kabupaten Sleman tahun ini dalam penetapannya sudah melalui proses koordinasi dengan SKPD terkait dan kegiatan yang sudah ada dalam SK Bupati Sleman jika dalam melaksanakan ada kendala dapat berkoordinasi.

Updated: March 18, 2021 — 8:05 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *