PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN SISTEM E-VOTING TAHUN 2020 KABUPATEN SLEMAN

SOSIALISASI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Senin, 17 Juni 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman mengadakan Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Acara dibuka oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman Priyo Handoyo. Beliau menyampaikan bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 73 ayat (1) Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang perlu diketahui Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa dalam keanggotan BPD saat ini harus ada keterwakilan perempuan.

Dalam isiannya secara ringkas Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis. Keterwakilan perempuan adalah emansipasi yang seharusnya dilakukan dengan memahami kodrat perempuan secara menyeluruh dan keturutsertaan perempuan dalam semua pengambilan keputusan strategis bukan hanya sebagai peran pendukung. Penggabungan padukuhan untuk membentuk wilayah musyawarah dengan ketentuan tiap Desa paling banyak tiga wilayah musyawarah, penentuan musyawarah diatur oleh musyawarah tingkat Desa.

Updated: June 17, 2019 — 4:51 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *